Diduga Lalai Awasi Program, Kades Beruge Darat Disorot! Usai Proyek Bedah Rumah Dinilai Mangkrak

PALI – TEROPONGSUMSEL.COM
‎Program bedah rumah di Desa Beruge Darat, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), tengah menjadi sorotan publik setelah video keluhan seorang penerima manfaat viral di media sosial.

‎Dalam video tersebut, seorang ibu mengaku pembangunan rumahnya tak kunjung selesai meski sudah hampir dua bulan berjalan.

‎Dari tayangan yang beredar, terlihat rumah bantuan itu hanya berupa pondasi dan tumpukan batu bata, sementara besi-besi beton mulai berkarat karena lama tak dikerjakan.

‎Kondisi ini memantik kekecewaan warga dan menimbulkan pertanyaan besar, dukungan program program bantuan sosial dari pemerintah bahkan visi misi besar Bupati PALI  dari pemerintah desa.

‎Kepala Desa Beruge Darat yang dikonfirmasi media membenarkan bahwa perempuan dalam video tersebut merupakan warganya. Ia menjelaskan, dari total upah tukang sebesar Rp 2,5 juta, baru Rp 1 juta yang dibayarkan, dan dana itu berasal dari sumbangan para perangkat desa, bukan dari pencairan resmi program.

‎“Upah baru dibayar Rp 1 juta, itu pun hasil sumbangan perangkat. Nanti kalau dana dari dinas sudah cair, uangnya diganti,” jelas kades.

‎Namun, kades mengaku tidak mengetahui secara rinci progres pembangunan maupun tanggal pasti dimulainya pekerjaan, dengan alasan pengawasan sudah ia serahkan kepada sekretaris desa. Bahkan, saat ditanya mengenai kontribusi pribadi, serta dari anggaran desa ia hanya menyebut sempat menyumbang beberapa papan saja.

‎“Adelah aku nyumbang pas kurang papan, ku suruh ngambil papan di dekat rumah,” ujarnya santai.

‎Kondisi ini memantik kekecewaan warga dan menimbulkan pertanyaan besar dukungan program program bantuan sosial dari pemerintah bahkan visi misi besar Bupati PALI untuk pemerintah desa.

‎Pernyataan ini kemudian menuai kritik dari aktivis pemerhati kebijakan publik lokal,  Aldi Taher, yang menilai sikap kepala desa tersebut menunjukkan minimnya dukungan terhadap program pemerintah provinsi dan visi besar Bupati PALI dalam mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat.

‎“Sikap seperti itu seolah tidak mendukung program strategis pemerintah provinsi dan kabupaten. Kami berharap Pak Bupati Asgianto memanggil dan mengevaluasi kepala desa tersebut, bila perlu sanksi tegas” tegas Aldi.

‎Ia menambahkan, seorang pemimpin desa seharusnya lebih responsif dan berempati terhadap warganya, terutama bagi masyarakat tidak mampu yang menjadi penerima manfaat program sosial.

‎“Pemimpin desa harus hadir di tengah warganya, bukan hanya menunggu laporan. Apa lagi sampai viral, empati dan kepedulian adalah dasar kepemimpinan. Jika warga kesulitan, maka tugas pemimpinlah mencari solusi, bukan sekadar alasan,” tandasnya.

‎Aldi juga menegaskan bahwa program bedah rumah merupakan bagian dari upaya pemerintah, mulai dari pusat sampai daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, sehingga pelaksanaannya di tingkat desa harus didukung penuh oleh pemerintah desa, bukan justru diabaikan.
‎(Red/TIM).

Related posts

Leave a Comment